PEMAIN PELATNAS VS PEMAIN NON-PELATNAS

Kekosongan peraturan atas para pemain bulutangkis non pelatnas kerap menjadi penyebab terjadi kekisruhan di dunia bulutangkis Indonesia.

Peristiwa paling baru yang terjadi adalah ancaman pasangan ganda putra Markis Kido/Hendra Setiawan untuk tidak turun di kejuaraan dunia bulutangkis mewakili Indonesia setelah gagal mengikuti China Master karena tidak didaftarkan.

Persoalan ini dimulai ketika pengurus daerah PBSI DKI Jakarta, propinsi asal kedua pemain ini, tidak mengirim pendaftaran mereka ke pengurus besar PBSI.

“Alasannya karena saya tidak melaporkan nilai kontrak dan jumlah hadiah yang saya peroleh ke PBSI. Saya tidak tahu soal ini karena sebelumnya tidak pernah ditanya dan diminta, sekarang mereka bilang peraturan itu ada di AD/ART,” ujar Markis Kido kepada BBC Indonesia.

Sejak akhir tahun lalu, kedua pemain ini mengundurkan diri dari pelatnas dan menjadi pemain profesional penuh atau pemain non-pelatnas setelah terjadi masalah mengenai kesehatan salah satu pemain pasangan itu sehingga tidak diturunkan di kejuaraan dunia di India.

Peraturan Federasi Badminton Dunia, BWF, mengharuskan semua pemain yang akan mengikuti satu kejuaraan internasional harus didaftarkan oleh badan bulutangkis negara masing-masing dan tidak bisa mendaftarkan diri secara individual.

“Pendaftaran dari PB PBSI itu dilakukan jika telah menerima surat rekomendasi dari pengda PBSI. Nah, karena tidak ada kesepakatan jelas antara pengda dan pemain non-pelatnas muncul kasus seperti Markis Kido/Hendra Setiawan itu,” kata Lutfi Hamid, ketua pengda PBSI Jawa Barat yang juga ketua dewan pengawas PB PBSI.

Pembagian imbalan

Menurut Lutfi Hamid di sinilah sering timbul masalah karena tidak ada peraturan jelas dari PBSI.

“Setiap pengda PBSI menerapkan peraturan berbeda terhadap pemain non profesional. Untuk Jawa Barat, misalnya, pengda PBSI Jawa Barat memutuskan untuk tidak menarik imbalan apapun dari para pemain itu,” ujar Lutfi Hamid kepada BBC Indonesia.

Taufik Hidayat

PB PBSI tidak buat aturan jelas soal hubungan pengda dan pemain non-pelatnas

Dia menjelaskan pengda PBSI memang mendapat bagian dari hadiah uang yang diperoleh pemain pelatnas dengan komposisi 25%.

“Dari 25% itu pengurus daerah mendapat bagian antara 10-15%. Sementara untuk pemain non-pelatnas tidak ada aturan pasti dan jelas dari PB PBSI,” kata Lutfi Hamid.

Dia mengatakan pengda Jawa Barat memutuskan untuk tidak mengutip apapun dari para pemain non-pelatnas mereka dan akan selalu memberi surat rekomendasi kepada mereka jika dibutuhkan.

“Kami menganggap mereka adalah pemain yang telah berjasa pada negara dan kini giliran mereka mendapatkan penghasilan yang pantas untuk menghidupi keluarga.,” kata Lufti.

“Kebanyakan dari pemain non-pelatnas itu sudah berusia senja untuk ukuran olahraga bulutangkis, di atas 25 tahun, dan sudah memiliki kewajiban lain.”

“Seharusnya ada peraturan jelas dari PB PBSI soal ini, jangan diserahkan kepada masing-masing pengurus daerah,” ujar Lutfi.

Sekretaris Jenderal PB PBSI yang dihubungi menolak untuk mengeluarkan pernyataan karena belum mendapat kejelasan kasus ini dan masih berada di Singapura.

Markis Kido/Hendra Setiawan akhirnya mencabut ancaman mereka dan akan turun di kejuaraan dunia setelah PB PBSI memberi jaminan bahwa mereka tidak memerlukan surat rekomendasi pengda DKI untuk mengikuti kejuaraan internasional.

Kekisruhan antara pemain pelatnas dan non-pelatnas bukan pertama kali terjadi, dalam persiapan perebutan piala Thomas dan Uber muncul berita terjadi persaingan antara kedua kubu karena pemain pelatnas merasa diperlakukan lebih keras dibandingkan pemain non-pelatnas.

Fenomena pemain non-pelatnas memang merupakan satu hal yang relatif baru di cabang olahraga yang seringkali menjadi andalan Indonesia di kancah internasional jika dibandingkan dengan negara Eropa seperti Denmark.

Namun, masalah pembagian uang hadiah turnamen atau pun kontrak sudah sejak lama menjadi duri dalam cabang olahraga ini.

Dan sampai PB PBSI mengeluarkan satu kejelasan atas masalah ini, kemungkinan pemain bulutangkis menolak mewakili negara dalam kejuaraan resmi akan terus muncul.

sumber : http://www.bbc.co.uk/indonesia/olahraga/2010/08/100812_badmintonprofesional.shtml