SURATNYA TAK DI GUBRIS, ICUK PASRAH
Posted by valsus on August 15, 2010
JAKARTA – Ketua Umum Pengprov PBSI DKI Jakarta Icuk Sugiarto mengatakan, surat yang ditandatanginya dan dikirim ke Pengkot PBSI Jakarta Pusat adalah bagian dari usahanya untuk menegakkan aturan. Dia mengatakan, dalam aturan yang digariskan dalam ART PB PBSI, pemain dibebani kewajiban membayar 10 persen prize money yang diterimanya ke Pengrov PBSI DKI, plus 20 persen ke PB PBSI.
Lalu kenapa baru sekarang Icuk mempermasalahkan hal ini. Padahal, Kido/Hendra sudah sering bertanding di luar negeri. Prosedur yang dilakukan keduanya pun tidak ada yang berubah. “Saya baru terpilih menjadi ketua PBSI DKI. Dua bulan pertama fokus saya adalah menata organisasi. Sekarang, saya ingin menegakkan aturan,” urai legenda hidup bulu tangkis Indonesia itu.
Dia menuturkan, sebuah lembaga tidak boleh dengan pemain yang bernaung di dalamnya. Karena, mereka terikat aturan yang digariskan oleh lembaga tersebut. Dalam hal ini adalah PBSI. Markis Kido/Hendra Setiawan, maupun pemain lainnya, memiliki kewajiban sama, karena status mereka sebagai pemain yang berada di bawah Pengprov PBSI DKI Jakarta yang dipimpinnya.
“DKI punya lebih dari 30 pebulutangkis di pelatnas. Semua diperlakukan sama kok. Kenapa mereka (Kido/Hendra) harus di anak emaskan”? kecamnya. “Kalau lembaga sampai kalah sama pemain. Bubarkan saja lembaganya,” tambahnya.
Kendati demikian, dia tidak menutup kemungkinan, Kido/Hendra atau pemain lainnya dibebaskan dari kewajiban meyisihkan hadiah untuk organisasi. Tapi, harus ada pembicaraan sebelumnya. Mengenai keengganan Kido/Hendra melakukan share hadiah dengan organisasi, dengan alasan mereka sudah keluar dari pelatnas. Icuk mengatakan, Indonesia tidak mengenal pemain profesional. Jadi, mereka tetap harus tunduk pada aturan organisasi.
Sementara itu, mengenai suratnya yang tidak digubris oleh PB PBSI maupun Kido/Hendra. Icuk mengatakan, dirinya bisa menerima keputusan dari otoritas tertinggi bulu tangkis di Indonesia itu. “Semua terserah PB PBSI saja. Saya hanya menegakkan aturan yang ada. Bukan mencari popularitas,” ungkap ayah mantan pemain pelatnas Tommy Sugiarto itu.
Munculnya masalah yang menjerat pemain-pemain di luar pelatnas, memunculkan sebuah wacana untuk mengganti peraturan pendaftaran ke turnamen internasional. Peraturan saat ini, pemain harus melakukan jalur registrasi dari klub, lalu ke pengkot/pengkab, pengprov, PB PBSI, baru ke BWF. “Peraturan itu berasal dari SK yang dikeluarkan Sekjen PB PBSI Yacob Rusdianto. Nanti saya akan coba bicarakan supaya jalurnya dari klub, langsung ke PB PBSI dan BWF saja,” beber Justian Suhandinata, ketua Tangkas Alfamart Jakarta, yang menjadi mediator dalam kasus Kido/Hendra.
sumber : http://www.jpnn.com/index.php?mib=berita.detail&id=70070
